Sebanyak 29 desa di wilayah Aceh dan Sumatera Utara dilaporkan hilang akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan bahwa beberapa desa tersebut bahkan berubah menjadi alur sungai pasca-bencana.
Desa Hilang Total Akibat Bencana
Yandri Susanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat Komisi V DPR bersama mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026). Menurutnya, desa yang hilang adalah desa yang wilayah kerja, sarana, prasarana pemerintahan, hingga pelayanan publiknya terdampak total oleh bencana.
“Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang,” ujar Yandri.
Meskipun wilayah desa hilang, penduduknya, termasuk kepala desa dan perangkatnya, dipastikan masih ada dan kini berstatus mengungsi. “Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” tambahnya.
Rincian Wilayah yang Hilang
Berdasarkan data per 12 Januari 2026, Yandri merinci bahwa 29 desa yang kehilangan wilayahnya tersebar di enam kabupaten/kota. Sebanyak 21 desa berada di Aceh, sementara delapan desa lainnya di Sumatera Utara.
“Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah nggak ada sama sekali,” jelas Yandri.
Ia menambahkan, Provinsi Sumatera Barat tidak melaporkan adanya desa yang hilang. “Di Sumut ada 8 desa. Kemudian, di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang,” imbuhnya.
Langkah Penanganan Pemerintah
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan untuk desa-desa yang hilang tersebut, yang dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak.
- Penyusunan perencanaan relokasi.
- Penyediaan lahan relokasi yang aman dan tidak rawan bencana.
- Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, termasuk rumah, air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.
- Pemulihan ekonomi di tingkat desa melalui pengembangan desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan pasar desa.
“Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan tentu ada pasar desa,” tutur Yandri.
