Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi menyerahkan 48 Kartu Tanda Anggota (KTA) baru kepada para kader. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengingatkan tentang era post-truth dan politik fitnah yang semakin mengancam.
Demokrat Pilih Jalan Nasionalis Religius
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mengambil jalan sebagai partai nasionalis dan religius. Ia menekankan pentingnya karakter partai di era digital yang penuh dengan disinformasi dan misinformasi.
“Kita tidak mudah membedakan ini mana berita benar, mana berita palsu, mana hoax, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi. Karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik,” ujar AHY di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Ancaman Post-Truth Politics
Fenomena ini, menurut AHY, dikenal sebagai post-truth politics. Ia menjelaskan bahwa politik semacam ini dapat memecah belah partai maupun kelompok masyarakat.
“Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa. Pembunuhan karakter. Habis kita dalam sesaat, reputasi yang kita bangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu,” tegasnya.
AHY menambahkan bahwa era post-truth tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk terus melakukan refleksi dan mencari solusi terbaik agar bangsa tidak mudah terpecah belah.
“Saya tidak menakut-nakuti, tapi justru mari kita terus melakukan refleksi. Bahwa ini adalah realitas yang suka tidak suka, bukan hanya harus kita hadapi tapi mari kita terus mencari solusi yang terbaik agar bangsa ini tidak mudah terpecah belah akibat post-truth politics atau politik fitnah tadi,” tuturnya.
Perangi Politik Identitas
Selanjutnya, AHY mewanti-wanti kadernya untuk menghindari politik identitas yang dapat mengeksploitasi perbedaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
“Apa yang disebut sebagai politik identitas? Politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita sendiri. Padahal Indonesia adalah negara besar, negara yang bisa dikatakan super majemuk, sangat plural. 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 17.000 pulau, 280 juta penduduknya,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan, meskipun merupakan karunia, juga menyimpan kerentanan. Jika bangsa lengah, perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memecah belah.
“Oleh karena itu bangsa yang lengah adalah ketika tanpa disadari kita terpecah belah akibat perbedaan identitas itu, dan politik sering kali menjadi senjata yang mematikan. Nah, Demokrat selalu menolak keras dan kita katakan jangan gunakan identitas untuk memecah belah bangsa sendiri. Dua hal itu yang juga terus kita perangi,” pungkas AHY.
