ACEH TAMIANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Peresmian ini menandai komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah untuk Pemulihan Pascabencana
Pembangunan 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana menjadi prioritas pemerintah. Huntara di Aceh Tamiang disiapkan agar masyarakat tidak lagi bertahan dalam kondisi darurat, tetapi dapat menempati tempat tinggal yang aman dan layak sembari menata kembali kehidupan sosial serta ekonomi mereka.
Dalam sambutannya pada Kamis (22/1/2026), AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terutama setelah bencana merenggut rasa aman dan tempat tinggal mereka. “Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar AHY dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Penanganan pascabencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, berada di garis terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah-khususnya Kementerian Pekerjaan Umum-berada di depan, di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” lanjutnya.
Fasilitas Huntara dan Prinsip Pembangunan
Tahap awal pemulihan ditandai dengan peresmian 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara ini terdiri atas tujuh blok, dengan kapasitas 12 keluarga di setiap blok, sehingga dapat menampung 84 kepala keluarga atau sekitar 305 jiwa.
“Di atas lahan kurang lebih lima ribu meter persegi ini dibangun tujuh blok. Setiap blok dapat dihuni oleh 12 keluarga, sehingga total ada 84 keluarga yang dapat menempati Huntara ini,” jelas Menko AHY.
AHY menegaskan bahwa Huntara bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan. Pembangunan Huntara dilakukan dengan prinsip build back better, mengedepankan kecepatan, kualitas, keselamatan, dan kenyamanan. “Saya bersyukur karena Huntara ini bukan hanya menyediakan tempat tidur yang lebih layak, melainkan dilengkapi fasilitas pendukung utama, seperti kamar mandi atau toilet, dapur bersama, serta ruang terbuka atau common area untuk warga,” tambahnya.
Selain di Aceh Tamiang, pemerintah juga mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup. Standar kualitas hunian di seluruh lokasi harus setara, tanpa pembedaan, karena seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas hunian yang layak.
Pembangunan hunian juga dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar termasuk sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan agar masyarakat dapat kembali produktif.
Simbol Kehadiran Negara dan Harapan Baru
AHY menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana. “Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” tutup AHY.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat. “Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami,” ujar Armia.
Armia melaporkan bahwa Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dari wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap ke depan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Aceh Tamiang beserta jajaran. Turut mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Brigjen Rio Neswan.
