Tanah Datar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung Pasar Koto Baru, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada Rabu (28/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mencari solusi permanen atas kemacetan kronis yang telah bertahun-tahun melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta sejumlah kepala Balai Kementerian PU di Sumatera Barat. Pasar Koto Baru telah lama dikenal sebagai titik kemacetan parah, terutama pada hari Senin ketika aktivitas pasar mencapai puncaknya. Kondisi ini dinilai tidak dapat lagi diatasi hanya dengan penataan lalu lintas sementara, melainkan memerlukan intervensi infrastruktur yang lebih mendasar.
Dalam dialog lapangan, Andre Rosiade menekankan pentingnya pengalihan arus kendaraan dari badan jalan pasar. Ia mendorong agar lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif di belakang pasar untuk menerapkan sistem satu arah. “Tidak semua harus menumpuk di sini. Arus lalu lintas harus dibuat melingkar lewat belakang. Kalau ini dijalankan, kemacetan bisa diakhiri,” tegas Andre.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah membangun jalan kabupaten di belakang pasar sebagai jalur alternatif. Namun, lebar jalan yang hanya berkisar 2 hingga 2,5 meter belum optimal menampung volume kendaraan. Menanggapi hal ini, Andre Rosiade mendesak agar jalan tersebut diperlebar hingga standar ideal jalan kabupaten, yaitu 7 hingga 8 meter, dan diaspal agar layak menjadi jalur utama pengurai kemacetan. “Kalau lebarnya hanya dua meter jelas tidak cukup. Ini harus dilebarkan dan diaspal. Kita ajukan lewat skema Inpres Jalan Daerah,” ujar Andre, yang disambut kesiapan Pemkab Tanah Datar.
Konsep penanganan yang disepakati adalah penerapan sistem satu arah di kawasan Pasar Koto Baru. Kendaraan dari satu arah akan dialihkan melalui jalan belakang pasar, sementara arus dari arah berlawanan menggunakan jalur terpisah untuk mencegah penumpukan yang selama ini menjadi penyebab kemacetan.
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana tersebut. Kementerian PU akan mengawal sinkronisasi program pusat dan daerah agar pembangunan jalan baru dan pelebaran akses alternatif dapat segera direalisasikan. “Kalau memang solusinya adalah pembangunan jalan baru, kita ingin dipastikan pembebasan lahannya. Tapi kata pak Bupati sudah dibangun jalan Kabupaten yang artinya sudah ada pembebasan. Kita akan bahas agar kemacetan ini bisa dituntaskan. Karena sudah sangat lama,” kata Dody Hanggodo.
Dengan kolaborasi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, pembangunan jalan baru di kawasan Pasar Koto Baru diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengakhiri kemacetan menahun, sekaligus memperlancar distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat Tanah Datar.
