JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Jalan dan Jembatan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang rusak parah akibat banjir bandang (galodo) ini kini ditangani langsung oleh pemerintah pusat dengan total anggaran sekitar Rp670 miliar.
Pengambilalihan Penanganan oleh Pemerintah Pusat
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pengambilalihan penanganan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Meski Jalan Malalak merupakan kewenangan provinsi, karena kerusakannya akibat bencana alam, Presiden Prabowo melalui Menteri PU mengambil alih langsung agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” tegas Andre dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang lebih cepat dan komprehensif terhadap infrastruktur vital yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi.
Tinjauan Langsung dan Progres Pembangunan
Pada Senin (19/1), Andre Rosiade melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan di kawasan Malalak. Ia didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi; Kepala Proyek Hutama Karya Infrastruktur (HKI), Ardiansyah; serta Camat Malalak, Ulya Satar.
Peninjauan ini bertujuan untuk memantau percepatan pengerjaan di jalur strategis tersebut, sekaligus menjamin kualitas dan keselamatan infrastruktur yang sedang dibangun. Andre menekankan bahwa kehadirannya di lapangan bukan hanya untuk memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai rencana, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengawalan
Andre menegaskan bahwa pengawalan proyek ini dilakukan secara terpadu bersama instansi teknis dan aparat kepolisian. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan akuntabel. Ia juga menyerahkan bantuan kepada puluhan warga yang berada di lokasi peninjauan.
“Kami mengawal langsung agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, rasa aman, dan infrastruktur yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujar Andre.
Alokasi Anggaran Rp 670 Miliar
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp670 miliar yang akan dialokasikan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2026, sebesar Rp370 miliar, akan digunakan untuk pekerjaan utama hingga Desember agar ruas jalan dapat terhubung secara fungsional. Tahap kedua pada tahun 2027, dialokasikan Rp300 miliar untuk penyelesaian akhir serta penguatan struktur jalan dan jembatan.
Target Fungsional Akhir 2026
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa secara fungsional, seluruh ruas Jalan Malalak ditargetkan tersambung pada akhir 2026. Namun, dua titik krusial di kilometer 78 dan kilometer 83, dengan panjang sekitar lima kilometer, masih memerlukan penanganan lanjutan hingga 2027 untuk hasil yang lebih maksimal dan aman.
“Dengan koordinasi dan arahan Pak Andre, target kami pada 2026 jalan sudah tersambung, dan penyempurnaan struktur di titik rawan kami tuntaskan pada 2027,” jelas Elsa.
Tahap utama pembangunan jalan dan jembatan Malalak ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Kesiapan Kontraktor dan Solusi Sementara
Kepala Proyek HKI, Ardiansyah, memastikan kesiapan penuh pihak kontraktor dalam mendukung percepatan pembangunan. Alat berat dan personel telah disiagakan di titik-titik terparah untuk mempercepat normalisasi jalur Padang-Bukittinggi via Malalak.
“Kami menempatkan alat berat dan tenaga teknis di lokasi prioritas agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal tanpa mengurangi standar mutu dan keselamatan,” tegas Ardiansyah.
Sebagai solusi sementara, pemerintah juga telah membangun Jembatan Bailey (rangka baja) yang kini menjadi akses vital bagi mobilisasi alat berat dan aktivitas warga selama proses pengerjaan berlangsung.
