Pati, Jawa Tengah – Bupati Pati, Sudewo, dikabarkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mengingat situasi banjir yang tengah melanda wilayah tersebut.
Kekecewaan di Tengah Bencana
Koordinator AMPB, Suharno, mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas kejadian ini. “Sangat bersedih begitu ya, karena saat ini warga Pati sedang dilanda banjir tetapi praktik korupsi malah terjadi. Jadi kami merasa bersedih saja,” ujar Suharno kepada wartawan, Senin (19/1/2026) malam.
Situasi ini menambah beban moril bagi masyarakat Pati yang sedang berjuang menghadapi bencana alam. Praktik korupsi yang terjadi di saat krisis kemanusiaan semakin memperburuk kondisi.
Kelegaan atas Tindakan KPK
Meskipun diliputi kesedihan, Suharno juga menyatakan adanya rasa lega atas tindakan KPK. Hal ini berkaitan dengan upaya sebelumnya untuk memakzulkan Sudewo yang kandas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.
“Terkait dengan hal itu, memang harapan AMPB ini pemimpin di Kabupaten Pati bisa bebas dari praktik KKN. Dengan Bupati Pati Sudewo tertangkap (KPK), merasa lega. Ke depan harus mengawal pemerintah Pati agar tidak terjadi lagi praktik seperti ini,” jelasnya.
Suharno berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah. “Ke depan, pemerintah Pati, agar praktik korupsi saat ini bisa dijadikan contoh dan pembelajaran agar tidak terulang lagi, agar masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun Pati ke depan yang lebih baik,” tambahnya.
Latar Belakang Aksi AMPB
AMPB merupakan kelompok masyarakat yang sebelumnya telah melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran di Pati. Aksi pertama dilakukan pada 13 Agustus 2025, menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
AMPB juga secara aktif mendesak DPRD Pati untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan Sudewo hanya diminta melakukan perbaikan kinerja pada 31 Oktober 2025.
Akibat aksi demo yang berkaitan dengan proses pemakzulan tersebut, dua tokoh AMPB, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, sempat ditangkap polisi atas kasus pemblokiran jalan. Kasus keduanya masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Pati.
