JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti lambannya respons Pemerintah Kota Padang dalam menangani krisis air bersih yang melanda wilayahnya. Menurut Andre, pemerintah pusat telah menyiapkan solusi berupa pembangunan 500 sumur bor, namun terhambat akibat kelalaian Pemko Padang dalam menyediakan data teknis yang dibutuhkan.
Pernyataan keras ini disampaikan Andre saat mendampingi kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Sumatera Barat pada Rabu (27/1). Turut hadir dalam rombongan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumbar.
Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya siap membangun hingga 500 sumur bor sebagai solusi cepat krisis air bersih di Kota Padang, dengan target penyelesaian paling lambat Maret 2026. Namun, rencana ini tersendat karena Pemko Padang dinilai tidak sigap menyiapkan data teknis yang diperlukan.
“Pemerintah pusat sudah siap bangun 500 sumur bor. Data itu diminta sejak satu bulan lalu, tapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik. Ini yang membuat penanganan krisis air di Padang berjalan lambat,” tegas Andre, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre menekankan bahwa dalih keterbatasan anggaran tidak relevan. Ia memaparkan dukungan pemerintah pusat terhadap sistem air bersih Padang sangat besar, dengan realisasi hampir Rp 100 miliar untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Anggaran lanjutan senilai Rp 708 miliar juga telah disiapkan, masing-masing Rp 308 miliar untuk Palukahan dan Rp 400 miliar sebagai pengganti sistem Gunung Pangilun.
“Bandingkan dengan Padang Pariaman yang mendapat Rp 278 miliar dan sudah berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah,” ujar Andre, yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Lebih lanjut, Andre mengungkap bahwa persoalan krisis air Padang telah sampai ke tingkat nasional. Menteri PU bahkan telah dihubungi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menerima laporan dari Gubernur Sumbar mengenai kondisi darurat air bersih di Kota Padang.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu, terutama menjelang bulan Ramadan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat diminta turun tangan cepat untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami sudah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih ini harus selesai,” kata Dody.
Andre Rosiade menegaskan kembali komitmen dan kesiapan penuh pemerintah pusat, serta mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera bergerak cepat dan bertanggung jawab agar krisis air bersih yang dikeluhkan warga tidak terus berlarut-larut.
Pemko Padang Usulkan 264 Pembangunan Sumur Bor
Menyikapi kritik tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menerangkan ihwal usulan awal pembangunan sumur bor yang hanya lima titik. Ia menyatakan bahwa per hari ini, usulan pembangunan sumur bor di Kota Padang telah bertambah menjadi 264 titik.
“Rapat itu kita inisiasi lima hari lalu. Yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain sepertinya tak bisa menjawab karena ini masih pas rapat lahirlah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan.
“Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambung dia.
Fadly menjelaskan bahwa kekeringan yang terjadi di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin, dan langkah awal yang dilakukan adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM. “Lima hari lalu baru lima titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Ia berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat. Fadly juga menyatakan tidak ingin masalah air bersih berlarut-larut.
“Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk-menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next ?” ucapnya.
“Kalau saran saya, kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” ucapnya.
Berdasarkan data yang diterima, usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
