JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) diminta untuk mempercepat pendataan hunian dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak agar proses pendataan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
Target Pendataan Pascabencana
Dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya akan mendata kondisi hunian dan infrastruktur fisik, termasuk mengumpulkan data geotagging.
“Kira-kira output pendataannya ini, bahwa selain kami mengumpulkan datanya, hunian pun juga akan kami, dan infrastruktur fisik akan kami data kondisinya, Pak. Kondisinya apakah baik, misalnya atau atapnya roboh, dan ini nanti akan bisa menjadi basis bagi Satgas untuk menentukan ini rusak berat, sedang, ataupun ringan,” ujar Amalia.
Menanggapi hal tersebut, Dasco mempertanyakan estimasi waktu penyelesaian pendataan. Ia menekankan pentingnya kecepatan agar masyarakat terdampak segera menerima fasilitas dan hak mereka.
“Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena, kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” kata Dasco.
Amalia awalnya memperkirakan pendataan lapangan akan selesai sekitar dua minggu, atau akhir bulan Januari 2026. Namun, ia menyatakan respons cepat untuk data awal dapat diselesaikan dalam dua hari.
Permintaan Percepatan Mitigasi
Dasco kemudian meminta agar target pendataan dapat dipersingkat menjadi satu minggu, mengingat pentingnya penyelesaian mitigasi pascabencana sebelum Lebaran.
“Boleh minta seminggu nggak? Ini kata Satgas (pemerintah) dibilang kalau dua minggu kelamaan. Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini,” tegas Dasco.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Satgas Pemerintah yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta BPS untuk memprioritaskan pendataan rumah yang rusak ringan dan sedang. Tujuannya agar skema bantuan kompensasi dapat segera disalurkan kepada warga.
“Yang prioritas, superprioritas itu adalah rumah ringan dan sedang, supaya begitu BNPB sudah turun, sudah ada di semua… kita sudah mulai dari minggu lalu semua kepala daerah sudah bergerak,” jelas Tito.
Tito menambahkan, “Nah, ini kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari, supaya begitu sudah tertangani SK validasi, ada kapolres sama kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB. BNPB itu langsung eksekusi. Jadi orangnya keluar sudah, itu 70 persen dari pengungsi tenda-tenda itu keluar. Mereka beres-beres karena punya modal udah.”
Menanggapi permintaan percepatan tersebut, Amalia menyatakan BPS akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target satu minggu, dengan memprioritaskan data yang sudah dikumpulkan BNPB untuk diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu, sebelum melakukan pendataan lapangan secara paralel.
“Kami usahakan yang sudah ada dikumpulkan datanya kemarin BNPB duluan itu, Pak, kami langsung verifikasi validasi dulu. Jadi ada dua tahap nanti, Pak. Ini dulu yang kami dahulukan, setelah itu langsung paralel pendataan lapangan,” ujar Amalia.
Dasco mengapresiasi kesediaan BPS dan menekankan bahwa setelah data selesai, BNPB akan segera melakukan eksekusi bantuan.
“Baik, terima kasih. Setelah dari BPS tentunya kan nanti BNPB akan melakukan eksekusi,” tutup Dasco.
