Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap respons pemerintah dalam penanganan bencana alam yang kerap dianggapnya ‘tergagap-gagap’. Dalam rapat kerja dengan sejumlah kementerian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), politikus PDI Perjuangan ini menyindir bahwa Indonesia seperti ‘anak yang belajar berdiri, belajar berjalan’ setiap kali bencana melanda.
Respons Pemerintah Dinilai Lamban
Rapat yang dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wamendagri Bima Arya ini membahas berbagai isu, termasuk kesiapan menghadapi bencana. Deddy Sitorus menyoroti kerentanan wilayah Indonesia yang berada di cincin api pasifik.
“Dari sini kan kita belajar, Pak. Dari sini kita belajar bahwa Republik Indonesia ini, yang ada di ring of fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak,” ujar Deddy.
Ia menambahkan bahwa setelah 80 tahun merdeka, rakyat seolah hidup ‘dengan sendirinya tanpa kehadiran negara’ saat bencana terjadi. Deddy mengkritik kebijakan penanggulangan bencana yang dinilainya tidak pernah berorientasi pada hulu ke hilir.
“Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu-hilir, Pak,” keluhnya.
Sindiran Soal Bendera Putih dan Kepercayaan Rakyat
Lebih lanjut, Deddy Sitorus melontarkan sindiran bahwa Indonesia patut bersyukur memiliki rakyat yang tidak pemarah meskipun penanganan bencana seringkali lamban. Ia mengaitkan hal ini dengan fenomena pengibaran bendera putih yang sempat terjadi.
“Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Kemarin bendera putih cuma sebentar, tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegas Deddy.
Ia mendesak Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu pemimpin dalam satgas penanganan bencana, untuk bekerja lebih serius. “Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam satgas penanganan bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Kritik Kebijakan dan Birokrasi Penanganan Bencana
Deddy juga menyoroti peran pemerintah daerah (pemda) yang dinilainya minim ‘sense of crisis’. Ia mencontohkan kasus tenda pengungsian yang dilepas setelah kunjungan Presiden.
“Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten atau kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu, tidak ada sense -nya kita sama sekali,” ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR ini juga mengkritik birokrasi yang menyulitkan korban bencana. Ia mencontohkan warga yang diminta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk mengurus dokumen pasca-bencana, padahal rumah mereka hancur.
“Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hong Kong? Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, KK-nya sediain print di kabupaten, kota. Jangan suruh rakyat lagi,” pungkasnya.
