Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengklaim penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil menekan angka kesalahan data penerima secara signifikan. Ia menyampaikan temuan ini saat acara sosialisasi DTSEN yang dihadiri para camat, kepala desa, dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026).
Penurunan Angka Kesalahan Data
Gus Ipul memaparkan bahwa sebelum digitalisasi diterapkan, tingkat kesalahan data penerima bansos mencapai 77 persen. Angka ini merujuk pada hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tingginya ‘exclusion error’ atau penerima yang seharusnya mendapat bansos namun tidak terdaftar, tercatat pada program PKH sebesar 77,7 persen dan BPNT (Sembako) sebesar 70 persen.
Setelah digitalisasi berbasis DTSEN, ‘exclusion error’ turun menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT (Sembako). Perbaikan juga terjadi pada ‘inclusion error’ atau penerima yang tidak layak namun terdaftar. Kesalahan pada PKH berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sementara BPNT (Sembako) turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
“Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Ia berharap akurasi data dapat terus ditingkatkan hingga di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen.
Pentingnya Pembaruan Data Berkelanjutan
Gus Ipul mengakui bahwa akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen karena dinamika sosial yang terus berubah, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta perubahan kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Oleh karena itu, peran aktif RT/RW, kepala desa, kelurahan, dan camat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan sangat krusial.
Keterlambatan pembaruan data, terutama terkait warga yang meninggal dunia, berpotensi menyebabkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran. Meskipun pemutakhiran data secara nasional dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, Gus Ipul menekankan bahwa pembaruan data di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga akurasi.
Uji Coba dan Dukungan Pemerintah Daerah
Program Digitalisasi Bansos dengan acuan DTSEN ini, setelah sukses di Banyuwangi, kini sedang dalam tahap uji coba di 40 kabupaten dan kota serta satu provinsi. Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenPAN-RB, BPS, Kemendagri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemutakhiran DTSEN. Ia menegaskan bahwa DTSEN merupakan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran, dan perencanaan yang terukur.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” kata Shobih. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk turut serta dalam proses pemutakhiran data secara berkala dan telah memerintahkan jajarannya dari perangkat dinas hingga pemerintah desa untuk aktif.
Acara tersebut turut dihadiri oleh anggota Komisi VIII Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta jajaran pejabat tinggi dari Kemensos dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
