Senin, 09 Februari 2026, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan pemerintah untuk membahas perbaikan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini berlangsung di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perbaikan Ekosistem Jaminan Sosial Kesehatan
Agenda utama pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Fokus utama adalah pada program BPJS Kesehatan PBI JK, yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rapat ini merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat terkait program tersebut. Ia menekankan pentingnya BPJS Kesehatan PBI sebagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah.
“PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Namun, Dasco juga menyoroti bahwa tidak semua masyarakat berhak mendapatkan BPJS Kesehatan PBI. Program ini diprioritaskan bagi mereka yang tergolong miskin atau rentan miskin. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola menjadi krusial untuk mencegah penonaktifan program secara tidak tepat.
“Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini, hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” imbuh Dasco.
Peserta Rapat
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua lembaga. Dari DPR RI, selain Dasco, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa, serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Sementara itu, dari pihak pemerintah, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
