Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkeinginan menghidupkan kembali militerisme. Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut, menyatakan bahwa Prabowo justru memilih jalan demokrasi.
Prabowo Memilih Jalan Demokrasi
Fadli Zon menjelaskan bahwa perjalanan Prabowo dalam politik selama puluhan tahun menunjukkan komitmennya pada demokrasi. “Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ujar Fadli Zon kepada wartawan pada Selasa (6/1/2025).
Sebagai seorang yang telah mengenal Prabowo lebih dari 30 tahun, Fadli Zon bersaksi bahwa fokus utama Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. “Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun, yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi,” tuturnya.
Kepemimpinan Kuat Tanpa Militerisme
Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan bahwa prinsip kepemimpinan yang dianut Prabowo adalah kepemimpinan yang kuat, namun bukan berarti militerisme atau kediktatoran. “Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegasnya.
Tanggapan Prabowo Terhadap Isu Militerisme
Isu mengenai Prabowo ingin menghidupkan militerisme sendiri sempat disinggung oleh Prabowo Subianto dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1). Prabowo mengakui adanya pihak yang mengkritik bahwa dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo menyatakan keterbukaannya terhadap kritik. Ia bahkan bersyukur jika dikritik, sebagaimana contohnya ketika ajudannya mengingatkan soal kerapian pakaiannya. “Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo dalam acara tersebut.
