Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sarmuji menduga penolakan tersebut dipicu oleh bayangan publik terhadap desain pilkada pada era Orde Baru.
Kekhawatiran Publik Terhadap Desain Orde Baru
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil,” ujar Sarmuji kepada wartawan pada Kamis (8/1/2026). Ia menekankan bahwa jika ada perubahan dalam desain pilkada, keterlibatan masyarakat akan tetap diupayakan semaksimal mungkin. Menurutnya, pilkada tidak langsung melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan partisipasi publik.
“Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” imbuhnya.
Partisipasi Publik dalam Pilkada Tidak Langsung
Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR, meyakini bahwa keterlibatan rakyat tetap dapat dijamin meskipun pilkada dilakukan melalui DPRD. Ia menjelaskan bahwa publik dapat berpartisipasi sejak tahap penjaringan calon kepala daerah.
“Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat,” jelas Sarmuji.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa debat kandidat juga dapat tetap diselenggarakan. “Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” tegasnya.
Hasil Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei mengenai usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden, terutama Generasi Z, tidak setuju dengan wacana tersebut. Responden ditanyai mengenai persetujuan terhadap ‘wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’.
Hasilnya adalah sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta pada Rabu (7/1/2026).
