Jakarta – Indonesia secara resmi terpilih untuk memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai penetapan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan komitmennya terhadap perlindungan HAM di kancah global.
Momentum Pembuktian Komitmen HAM
Andreas mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Jenewa, di bawah kepemimpinan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. “Apresiasi kepada fungsi diplomasi RI, khususnya perwakilan tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro yang mampu melobby dan meyakinkan anggota Dewan HAM PBB untuk Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB,” ujar Andreas kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan oleh komunitas internasional ini merupakan tanggung jawab besar bagi Indonesia. “Selanjutnya tentu menjadi tugas KemHAM, Komnas HAM dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan HAM serta kita masyarakat bangsa ini untuk membuktikan dan menunjukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia pun mempunya komitmen dan menempatkan perlindungan HAM dalam prioritas pembangunan,” tuturnya.
Proses Pemilihan dan Mandat Indonesia
Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026. Acara tersebut bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun 2026 yang bertempat di Jenewa.
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 merupakan hasil dari mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan buah dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI. Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kemlu RI juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Profil Pemimpin Delegasi
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Sebelum mengemban tugas di Jenewa, Sidharto pernah memegang berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
