Jakarta – Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati setiap pendapat yang muncul.
Menghormati Semua Pendapat
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat adanya polemik terkait penolakan terhadap sistem pilkada tidak langsung. Ia menekankan pentingnya menghargai berbagai pandangan yang ada di masyarakat. “Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sistem pilkada kepada proses yang sedang berjalan. “Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” tambahnya.
Mayoritas Menolak Pilkada DPRD
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang mengindikasikan penolakan kuat dari publik terhadap usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan bahwa kelompok Generasi Z menjadi segmen yang paling keras menolak.
Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan: ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya menunjukkan:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1 persen
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6 persen
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3 persen
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
