JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyusun strategi antisipasi lonjakan inflasi menjelang bulan Ramadan 2026. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya perencanaan yang matang berdasarkan data historis untuk mencegah kenaikan harga pangan yang kerap terjadi pada periode tersebut.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tomsi mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk segera menggelar rapat internal. Ia meminta agar data inflasi tiga tahun terakhir dibuka dan langkah konkret disusun untuk menghadapi Ramadan. “Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” harapnya.
Beberapa komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Kemendagri meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Tomsi juga memaparkan angka inflasi nasional year on year (yoy) Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yaitu 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Ia menilai tingkat inflasi yang ideal, sekitar 2,5 persen, penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.
Meskipun demikian, ia mengakui adanya kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen pada Desember 2025. Kenaikan ini turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang berdampak pada harga pangan di daerah terdampak.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya. Tomsi mengapresiasi upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga, namun menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap daerah dengan tingkat inflasi tinggi.
Ia meminta agar laporan inflasi daerah sepanjang 2025 segera disusun sebagai bahan evaluasi. Laporan ini akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta komoditas pemicunya. Rapat ini diharapkan menunjukkan upaya dan kemampuan Pemda dalam mengendalikan inflasi.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan Pemda turut hadir secara virtual.
