Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan dan ketepatan dalam fase pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, terutama menjelang bulan Ramadan. Prioritas utama adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat.
Prioritas Kebutuhan Dasar dan Distribusi Pangan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa pemulihan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan ketersediaan bahan makanan, air bersih, dan sandang bagi warga terdampak.
“Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal, dilansir Antara, Rabu (7/1/2026).
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Pemulihan Komprehensif
Safrizal menambahkan, “Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.”
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga. Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi dan meniadakan ego sektoral demi pemulihan yang terintegrasi dan dirasakan nyata oleh masyarakat.
Laporan Capaian Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Sejumlah capaian positif dilaporkan dalam rapat tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Selain itu, 18 tenda belajar telah didirikan, dengan rencana distribusi 80 tenda tambahan, serta penyaluran 15.500 paket school kit dan tunjangan guru senilai Rp 15,7 miliar.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengerahkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Meskipun demikian, masih ada tiga puskesmas yang memerlukan relokasi.
Poin Prioritas Penanganan Pascabencana
Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati beberapa poin prioritas penanganan tahap pemulihan. Fokus utama meliputi:
- Percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan.
- Pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah.
- Pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- Normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan.
- Pemulihan akses jalan nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenkes, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan pembaruan progres pemulihan dari setiap penanggung jawab lintas sektor.
