JAKARTA, Senin (26/1/2026) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap ide penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurut Jenderal Sigit, posisi Polri saat ini, yang berada langsung di bawah Presiden RI, merupakan posisi ideal yang memungkinkan institusi tersebut berfungsi optimal dalam melayani masyarakat.
Penolakan Ide Penempatan di Bawah Kementerian
Pernyataan tegas ini disampaikan Jenderal Sigit di akhir Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi DPR RI yang telah menyatakan agar Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sigit.
Jenderal Sigit berpendapat bahwa penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menimbulkan potensi ‘matahari kembar’, yang berpotensi melemahkan institusi Polri itu sendiri serta otoritas Presiden RI.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” jelasnya.
Lebih Baik Menjadi Petani Daripada Menteri Kepolisian
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk menjadi menteri kepolisian. Ia dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyatakan lebih memilih menjadi petani jika dihadapkan pada pilihan tersebut.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit yang disambut tepuk tangan audiens di Komisi III DPR.
Perjuangan Mempertahankan Posisi Polri
Jenderal Sigit kembali menekankan penolakannya terhadap ide penempatan Polri di bawah kementerian atau menteri khusus. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah presiden.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuh dia.
