Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di 40 wilayah percontohan pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
Keamanan Sistem Menjadi Prioritas
Salah satu fokus utama dalam percepatan ini adalah memastikan keamanan sistem perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat, terutama di wilayah percontohan. KTP merupakan basis krusial dalam penyusunan data penerima bansos.
Ribka menjelaskan bahwa program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bansos dirancang untuk menguji kesiapan infrastruktur dan akurasi data di tingkat daerah sebelum diimplementasikan secara nasional. Pemilihan 40 wilayah didasarkan pada kesiapan jaringan internet dan komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
Ke-40 daerah tersebut akan dibagi ke dalam tujuh wilayah koordinasi yang berada di bawah pengawasan kementerian dan lembaga terkait. “Kami berharap Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini, mengingat perluasan piloting menjadi bagian dan tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Digitalisasi Sebagai Instrumen Strategis
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka saat Rapat Sosialisasi Digitalisasi Bansos kepada 40 Daerah Perluasan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (3/2). Ribka menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih akurat.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bergerak lebih sinkron dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dari level terbawah. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial (Kemensos), tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (Pemda).
Inisiatif ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden keenam, yaitu ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’.
Belajar dari Keberhasilan Banyuwangi
Ribka juga mengimbau daerah yang menjadi wilayah percontohan tahun 2026 untuk belajar dari pengalaman Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi daerah percontohan pada tahun 2025 dinilai berhasil dalam pelaksanaan digitalisasi penyaluran bansos.
Forum tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
