ACEH TAMIANG – Sejumlah warga korban bencana banjir di Aceh Tamiang mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kepindahan ini menandai dimulainya kehidupan baru bagi ratusan keluarga yang sebelumnya terpaksa tinggal di tenda pengungsian selama lebih dari sebulan.
Salah seorang warga, Rika Jahara, mengungkapkan rasa syukurnya atas fasilitas hunian yang diberikan. Ia berharap tidak akan lagi dipindahkan dari tempat tinggal barunya ini. “Senang sekali saya, senang. Rasanya jangan dipindah lagi. Terima kasih pemerintah sudah dikasih tempat tinggal kami. Soalnya, rumah kita tidak ada lagi. Terima kasih, pemerintah,” ujar Rika, mengutip keterangan Badan Komunikasi Kepresidenan, Jumat (9/1/2026).
Setiap unit hunian sementara dirancang fungsional. Dilengkapi satu pintu dan satu jendela untuk sirkulasi udara yang baik, di dalamnya tersedia dua tempat tidur, lemari, kipas angin, hingga meja makan. Akses jalan antarblok dilapisi rumput buatan dan dihiasi pot tanaman, menciptakan suasana yang lebih nyaman dan asri.
Infrastruktur pendukung turut melengkapi kawasan hunian ini, termasuk fasilitas klinik kesehatan yang beroperasi 24 jam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, Dokter Mustakif, memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. “Di belakang kami, ini ada klinik kesehatan. Tiap hari dan tanpa ada hari libur, baik anak kecil, bayi, sampai dengan lansia, dengan yang penyintas ataupun yang berisiko, termasuk ibu hamil nanti,” jelasnya.
Sebelumnya, BPI Danantara telah menyerahkan 600 unit huntara di Aceh Tamiang kepada pemerintah daerah setempat. Presiden Prabowo Subianto sempat meninjau langsung fasilitas tersebut. “Saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan pekerjaan yang saya lihat baik, ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
Dalam rapat bersama jajaran menteri dan direktur utama BUMN di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meminta Danantara berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih dalam penentuan titik pembangunan hunian.
