Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian ESDM untuk membuat standar produk impor. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah potensi kebocoran dalam pelaksanaan impor energi, khususnya yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).
Diskusi dengan KPK
“Ini kan, itu makanya ada kita konsultasi dengan KPK, jadi sehingga ada mitigasi di situ terhadap ada kebocoran, pelaksanaan yang tidak tepat, ya kita sudah konsultasi kan,” ujar Yuliot kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026).
Yuliot menambahkan, “Poin-poin penting ini, kalau dari Kementerian ESDM diminta untuk bagaimana menetapkan standar untuk produk dari impor.”
Dalam pertemuan tersebut, Yuliot hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. Ketiganya telah berada di gedung KPK sejak siang hari.
Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) masih terus berlangsung. Salah satu poin yang ditawarkan adalah kemudahan impor minyak dan gas (migas) dari AS tanpa melalui proses lelang.
Menurut Airlangga, penugasan impor migas dari AS ini akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Volume belanja produk energi tersebut diperkirakan mencapai 15 juta barrel of oil equivalent (BOE).
“Salah satunya terkait dengan komersial pembelian migas dari Amerika, di mana itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina. Besaran volumenya sekitar 15 juta ton,” ungkap Airlangga, dilansir detikFinance, Senin (17/11/2025).
Jika negosiasi ini disetujui, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukumnya. Airlangga juga menyebutkan bahwa negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS telah memasuki tahap final dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
