Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan serius terkait penyaluran Dana Desa yang menurutnya telah berlangsung selama satu dekade. Ia menyatakan bahwa dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat kerap tidak sampai ke tangan masyarakat yang seharusnya menerima.
Dana Desa Tak Tersalurkan Sepuluh Tahun
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo yang juga membahas pendanaan Koperasi Merah Putih (KMP), secara gamblang mengakui adanya persoalan dalam distribusi Dana Desa.
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” ujar Prabowo.
Kades Terjerat Hukum Akibat Dana Desa
Prabowo melanjutkan, persoalan penyaluran dana ini berdampak pada banyak kepala desa (kades) yang akhirnya berhadapan dengan hukum. Ia menyebutkan bahwa banyak kades terjerat kasus karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dengan baik.
“Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” ucapnya.
Arahan Baru Melalui Koperasi Merah Putih
Menyikapi hal tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) akan menjadi instrumen baru untuk mengarahkan penggunaan Dana Desa. Ia menargetkan dalam dua bulan ke depan, KMP akan memiliki ratusan unit di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, sekitar 30 ribu koperasi, gudang, dan fasilitas pendukung rakyat telah terbangun.
“Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan,” jelas Prabowo.
Fasilitas dan Kebijakan KMP
Prabowo memerinci fasilitas yang akan disediakan oleh KMP, termasuk gudang, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), dan gerai. Gerai ini akan menyediakan farmasi desa murah dengan obat generik, klinik desa, serta fasilitas super micro-financing untuk memberantas praktik rentenir.
Selain itu, KMP akan menawarkan subsidi dan bunga pinjaman yang sangat ringan. “Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” pungkasnya.
