Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengecam keras tindakan intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela. Menurutnya, penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS merupakan pelanggaran kedaulatan negara dan hukum internasional.
Sikap Tegas PDIP Terhadap Intervensi Militer
Dalam pidato peringatan HUT ke-53 PDIP dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2026), Megawati menyampaikan sikap tegas partainya. “Saya menyampaikan sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap setiap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela,” ujar Megawati dalam teks pidatonya.
Ia secara spesifik menyoroti operasi militer yang diduga dilakukan AS untuk menangkap Presiden Maduro dan istrinya. “Termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional,” tegas Megawati.
Neokolonialisme dan Imperialisme Modern
Pidato yang dibagikan kepada wartawan melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, ini juga mengaitkan tindakan AS tersebut dengan praktik neokolonialisme dan imperialisme modern. Megawati menilai aksi tersebut telah mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta prinsip dasar hubungan antarnegara.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” tutur Megawati, menegaskan komitmen Indonesia terhadap kedaulatan negara lain.
Demokrasi Sejati dan Penolakan Imperialisme
Megawati lebih lanjut menekankan bahwa demokrasi sejati tidak dapat lahir dari kekerasan, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa. Ia mengingatkan kembali konsistensi Indonesia dalam menentang imperialisme sejak Konferensi Asia Afrika yang digagas oleh Presiden RI pertama, Sukarno.
“Karena itu, PDI Perjuangan menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat sipil,” pungkasnya, menyerukan solusi damai untuk konflik internasional.
