RIYADH – Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyoroti konsep pemberdayaan perempuan dalam Islam yang tidak terlepas dari prinsip amanah dan keadilan. Hal ini disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato akademiknya dalam rangka menerima gelar doktor kehormatan di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2/2026).
Konsep Amanah dan Keadilan dalam Islam
Megawati menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, bukan sekadar hak istimewa. “Dalam Islam, pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Amanah menuntut pertanggungjawaban. Amanah menuntut keadilan,” ujar Megawati.
Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan prinsip kesetaraan manusia. Surat An-Nisa ayat 1, menurut Megawati, menunjukkan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama, menjadi dasar teologis kesetaraan martabat antara perempuan dan laki-laki. Lebih lanjut, Surat Al-Hujurat ayat 13 diartikan Megawati sebagai penegasan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, atau kedudukan sosial, melainkan oleh ketakwaan dan tanggung jawab moral.
Peran Perempuan dalam Sejarah Islam
Megawati menekankan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan ini tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga tercermin dalam praktik sejarah Islam. Ia mencontohkan peran signifikan perempuan dalam berbagai lini kehidupan di masa awal Islam.
- Khadijah binti Khuwailid: Disebut sebagai pengusaha mandiri yang juga menjadi mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad SAW.
- Aisyah binti Abu Bakar: Diakui sebagai periwayat hadis dan rujukan keilmuan yang menjadi sumber pengetahuan umat.
- Ummu Salamah: Pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting umat Islam.
- Nusaibah binti Ka’ab: Menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga komunitas muslim pada masa awal Islam.
“Perempuan hadir sebagai penjaga nilai, penopang moral dan keadilan, dan penggerak peradaban,” tegas Megawati, menyimpulkan bahwa Islam tidak pernah memosisikan perempuan untuk disingkirkan, melainkan mendapatkan tempat yang terhormat.
Pengalaman Politik dan Kualitas Pemerintahan
Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga berbagi pengalaman panjangnya di dunia politik Indonesia, mulai dari anggota DPR, Ketua Umum PDI Perjuangan, Wakil Presiden, hingga Presiden RI perempuan pertama. Ia juga menyebutkan perannya saat ini memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dari seluruh pengalamannya, Megawati menarik kesimpulan bahwa pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan. Sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
“Hingga saat ini, saya juga memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga kenegaraan yang bertugas menguatkan dasar negara dan ideologi bangsa kami, yakni Pancasila. Sekaligus memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tempat para ilmuwan terbaik kami melakukan riset dan inovasi nasional. Dua lembaga kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia,” beber Megawati.
“Justru sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan,” imbuhnya.
