Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan jaminan bahwa stok beras untuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dipastikan aman setidaknya hingga enam bulan ke depan. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung dengan Perum Bulog mengenai ketersediaan pasokan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito kepada awak media pada Senin (5/1/2026) usai menghadiri Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berfokus pada Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Tito merinci, di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan selama lebih dari enam bulan. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Meskipun stok beras terjamin, Tito mengidentifikasi tantangan utama terletak pada aspek distribusi ke wilayah bencana, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional. “Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito juga menyinggung mengenai bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta para kepala daerah untuk segera menyiapkan data masyarakat terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan, di mana rumah rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta, dan rusak sedang sebesar Rp 30 juta. Untuk rumah yang rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah akan menggantinya dengan hunian tetap (huntap). Selain itu, disiapkan pula Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.
Tito mengimbau para kepala daerah untuk memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berjalan cepat. Menurutnya, kepala desa adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak bencana. “Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” pungkas Tito.
