Pemerintah pusat akan mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) senilai total Rp 10,6 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor. Keputusan ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dana TKD Dikembalikan untuk Pemulihan Pascabencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas persetujuan pengembalian dana TKD tersebut. “Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Candra, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi di ketiga provinsi tersebut, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. “Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” jelasnya.
Meskipun demikian, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk turut serta dalam upaya gotong royong penanganan pascabencana. Pengembalian dana TKD ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemda. “Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucap Tito.
Pesan Presiden: Efektif, Efisien, dan Tanpa Penyelewengan
Presiden Prabowo berpesan agar dana TKD tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemulihan kehidupan masyarakat. Tito mengingatkan keras agar tidak ada penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Nggak boleh,” tegas Tito.
Rincian Alokasi Dana untuk Tiga Provinsi
Dari total Rp 10,6 triliun, Pemprov Aceh akan menerima pengembalian TKD sebesar Rp 1,6 triliun yang dialokasikan untuk 23 kota dan kabupaten. Sumatera Utara mendapatkan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten, sementara Sumatera Barat menerima Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pemulihan, seperti perbaikan jalan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak. Tito kembali menekankan pentingnya penggunaan dana yang optimal dan tanpa penyalahgunaan.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin. Itu saja,” ujarnya.
Seluruh Wilayah Terdampak Mendapat Pengembalian TKD
Tito memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut, tanpa terkecuali, akan menerima pengembalian TKD secara utuh. Hal ini dikarenakan dampak sosial dan ekonomi bencana yang dirasakan merata.
Ia mencontohkan, di Aceh, meskipun tidak semua dari 23 kota/kabupaten terdampak langsung banjir, namun ada yang terdampak secara sosial seperti perpindahan penduduk ke wilayah aman, yang berpotensi menimbulkan inflasi di daerah tujuan.
“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” jelasnya.
Tito menambahkan, “Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya.”
