Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi untuk penanganan bencana di wilayah terdampak.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa keputusan ini telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (17/1/2026). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.
Rincian Pengembalian Dana per Provinsi
Tito merinci alokasi pengembalian TKD untuk masing-masing provinsi:
- Aceh: Mendapatkan pengembalian TKD sebesar Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten.
- Sumatera Utara: Diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten.
- Sumatera Barat: Menerima Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Mendagri memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut akan menerima pengembalian TKD secara utuh, tanpa terkecuali. Hal ini didasari pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut terdampak secara sosial dan ekonomi akibat bencana.
Dampak Bencana Meluas
Tito Karnavian mencontohkan dampak bencana yang meluas, bahkan ke daerah yang tidak secara langsung terkena banjir atau longsor. “Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelasnya.
Ia memberikan ilustrasi dari Sumatera Utara, di mana Kota Sibolga mengalami dampak signifikan akibat lumpur yang menutup akses jalan. Hal ini menyebabkan kesulitan pasokan barang dan kenaikan harga. “Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” paparnya.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa Kota Gunung Sitoli di Nias mencatat inflasi tertinggi di antara 98 kota se-Indonesia pada akhir Desember lalu. Fenomena ini terjadi meskipun Gunung Sitoli tidak terdampak langsung banjir dan longsor, melainkan akibat efek domino dari bencana di wilayah sekitarnya, khususnya Kota Sibolga. “Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” pungkasnya.
