BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan tiga strategi utama untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah-langkah ini diambil setelah pemerintah memetakan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemetaan dan Kategorisasi Wilayah
Pemetaan yang dilakukan membagi daerah terdampak ke dalam tiga kategori: daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Proses ini melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah setempat untuk memastikan data yang dihimpun akurat sesuai kondisi lapangan. “Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diselenggarakan di Banda Aceh. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Tito sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tiga Strategi Prioritas
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Tito menekankan sejumlah langkah prioritas:
- Percepatan Pembersihan Lumpur: Tito mendorong pengerahan tambahan personel TNI, Polri, dan mahasiswa sekolah kedinasan, seperti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri. Tujuannya adalah mempercepat pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai sebelum bulan Ramadan. “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.
- Aktivasi Pemerintahan Daerah: Pentingnya percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sorotan. Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi. “Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.
- Penguatan Dukungan Sosial dan Ekonomi: Optimalisasi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditekankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.
Langkah Tambahan dan Rencana Tindak Lanjut
Selain tiga strategi utama tersebut, Tito juga menyoroti perlunya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah untuk mempercepat penyaluran bantuan. Ia juga menekankan pentingnya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Selanjutnya, Tito berencana menggelar rapat teknis lanjutan bersama para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun data yang perlu segera direspons oleh Satgas. Ia juga akan meninjau langsung sejumlah daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Makin detail (datanya) kita akan makin tepat (penanganannya), kita mau bergerak,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
