Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan tidak mempermasalahkan adanya gugatan terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, gugatan tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Gugatan ke MK adalah Hak Konstitusional
“Ya nggak apa-apa, tadi kan sesuai dengan penjelasan kami kemarin. Itu hak konstitusional masyarakat untuk menguji sebuah peraturan yang dirasa ada hak-hak yang dilanggar dan itulah wujud sebagai kita sebagai negara demokrasi,” ujar Supratman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Supratman menambahkan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk menjalankan setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK. Ia bahkan menilai gugatan terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru ini sebagai hal yang positif.
“Menurut saya itu, kita tunggu saja prosesnya. Nggak ada masalah, justru itu baik buat bangsa ini. Memang kan harus dijalankan. Apa yang pemerintah tidak jalankan dalam putusan MK? Kan dijalankan toh,” tuturnya.
Enam Gugatan Terkait KUHP Baru Teregistrasi di MK
Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, tercatat setidaknya ada enam gugatan yang berkaitan dengan KUHP baru yang telah teregistrasi sejak 29 Desember 2025. Gugatan-gugatan tersebut mencakup berbagai pasal, mulai dari pasal mengenai hasutan untuk tidak beragama, pasal yang menyerang martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal perzinaan, hingga pasal yang mengatur mengenai hukuman mati.
KUHP baru sendiri telah disahkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.
Sebelumnya, turis asing sempat menyoroti pasal-pasal terkait perzinaan dalam KUHP baru. Menteri Hukum dan HAM kala itu memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
