Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyoroti krisis yang tengah melanda Myanmar, menyebutnya sebagai tantangan signifikan bagi kredibilitas ASEAN. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus di Cebu, Filipina, pada Rabu (28/1/2026).
ASEAN Bahas Implementasi Konsensus Lima Poin
Pertemuan yang merupakan bagian dari rangkaian AMM Retreat ASEAN ini membahas secara mendalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan prioritas kerja ASEAN ke depan terkait penyelesaian krisis Myanmar. Menteri Luar Negeri Filipina, selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, turut memberikan pembaruan mengenai situasi terkini.
“Hal ini (kunjungan utusan ke Myanmar) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” ujar Sugiono dalam keterangannya.
Indonesia, melalui Sugiono, berharap ASEAN dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar. Apresiasi khusus disampaikan kepada Filipina atas upaya pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar, yang dinilai sebagai kontribusi nyata dan relevan.
Indonesia Tawarkan Dukungan Praktis untuk Myanmar
Ke depan, Sugiono menekankan perlunya upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif di Myanmar, serta fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa. Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait.
“Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Menlu.
Situasi di Myanmar saat ini tengah menghadapi pemungutan suara Pemilu tahap ketiga dan terakhir. Namun, proses ini dilaporkan tidak diadakan di wilayah yang dikuasai pemberontak. Di daerah yang dikuasai Junta, para pengawas hak asasi manusia melaporkan persiapan pemilu diwarnai paksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Myanmar, yang memiliki sejarah panjang pemerintahan militer, sempat mengalami dekade reformasi yang dipimpin sipil. Namun, situasi berbalik arah pasca kudeta militer pada 2021 yang berujung pada penahanan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, pecahnya perang saudara, dan krisis kemanusiaan yang mendalam.
