Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. Ia meminta Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, untuk memastikan akurasi data demi kelancaran penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan.
Peran Kepala Daerah dalam Pemutakhiran DTSEN
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data DTSEN perlu dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Jadi setiap 3 bulan ada data mutakhir, hasil pemutakhiran. Kami ikutkan Dinsos, kami ikutkan bapak bupati untuk ikut memproses data ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (27/1/2026).
Proses pemutakhiran ini melibatkan berbagai pihak di tingkat daerah, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial (Dinsos), perangkat kelurahan/desa, serta petugas Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang terkumpul kemudian akan dikompilasi dan memerlukan tanda tangan dari kepala daerah sebelum diterbitkan oleh BPS setiap tanggal 20 setiap bulannya sebagai pedoman penyaluran bansos.
Gus Ipul juga memberikan kesempatan bagi para bupati dan walikota untuk melakukan pengecekan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. “Jadi setiap bulan pun bapak boleh mengusulkan pemutakhiran, ya bisa diusulkan. Nanti setiap tanggal 20, triwulan pertama, kedua, ketiga itu akan ada hasil pemutakhiran dari BPS. Nanti pak bupati bisa cek lagi kemarin yang saya usulkan sesuai apa enggak,” jelasnya.
DTSEN: Data Terintegrasi untuk Berbagai Sektor
Lebih lanjut, Gus Ipul menguraikan bahwa DTSEN tidak hanya mencakup data kemiskinan. Data ini bersifat tunggal dan terintegrasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
“Ini tidak hanya (data) miskin, pak, (ada data mengenai) pertanian, ini, semua, hanya satu. Mandatnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Semua data, semua ada di sini. (Data) kesehatan, semua, peternakan, sawah, ladang, semua datanya di sini terhubung. Ini semua data ini terhubung dengan Dukcapil, terhubung dengan ATR/BPN, terhubung dengan BKN. Jadi ini data tunggal,” ungkap Gus Ipul.
Integrasi data ini mencakup berbagai sektor, mulai dari kependudukan (Dukcapil), pertanahan dan tata ruang (ATR/BPN), hingga kepegawaian negara (BKN), memastikan satu data yang komprehensif dan akurat.
