Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memastikan bakal memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dari hulu hingga hilir. Hal ini diungkapkan olehnya saat menghadiri peluncuran Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) sekaligus meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/1/2026).
Sinergi Penguatan Perlindungan
MoU ini merupakan langkah penguatan sinergi antar instrumen negara. “Sesuai arahan Bapak Presiden, perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama di penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air,” kata Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Mukhtarudin mengapresiasi Polri yang kini secara resmi memiliki Direktorat PPA dan PPO hingga tingkat Polres. Keberadaan direktorat ini dinilai akan sangat membantu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam mencegah pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural yang kerap dipicu penipuan oknum.
Sebelumnya, KP2MI dan Polri telah bekerja sama erat, termasuk melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk penindakan dan pemulangan warga negara yang bermasalah. “Jadi, dengan adanya MoU baru ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid kedepannya,” ujar Mukhtarudin.
Pesan Kuat untuk Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang
Kolaborasi ini mengirimkan pesan kuat bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran khusus yang sensitif terhadap trauma psikologis. Mukhtarudin mengimbau seluruh masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk menjauhi jalur ilegal agar terhindar dari sindikat penipuan kerja dan mendapatkan hak perlindungan penuh.
“Sinergi Instansi antara KP2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri kini semakin solid dalam memantau dan menindak praktik perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.
Target Penurunan Kasus dan Peningkatan Kontribusi Ekonomi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa peluncuran direktorat ini bertujuan membangkitkan keberanian korban kekerasan dan perdagangan orang untuk melapor. “Kami launching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kita ingin permasalahan ‘gunung es’ ini teratasi. Masyarakat yang menjadi korban kelompok rentan jangan lagi merasa lapor polisi itu aib atau tekanan psikologis, karena personel kami disiapkan untuk profesional dan melindungi,” kata Listyo.
Kerja sama ini juga menargetkan penurunan angka kasus people smuggling atau penyelundupan manusia, yang belakangan marak dalam bentuk sindikat online scamming dan kasus seperti ferienjob. Listyo memastikan keseriusan Polri dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, serta menyoroti pentingnya peran Satuan Kerja (Satker) khusus.
Penataan Pekerja Migran saat ini difokuskan pada dua sisi utama: perlindungan hukum yang maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi. “Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan dari negara, dan Satker ini mendorong dengan baik. Ini juga bisa memicu mereka untuk betul-betul menjadi pahlawan devisa yang menambah income di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujarnya.
Mengatasi Jalur Pemberangkatan Ilegal
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Kapolri adalah masih maraknya jalur pemberangkatan ilegal. “Ini tentunya PR kita ke depan, bagaimana mereka yang sering memiliki jalur ilegal kemudian bisa pindah ke jalur resmi,” tegas Listyo.
Penggunaan jalur resmi bukan hanya soal administratif, melainkan jaminan keselamatan. Dengan masuk melalui jalur resmi, negara memiliki basis data yang kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi kendala di negara penempatan.
