Agam – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung progres perbaikan ruas Jalan Malalak-Bukittinggi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Kunjungan pada Rabu (28/1/2026) ini bertujuan mempercepat pemulihan jalan vital tersebut pascabencana banjir bandang yang melumpuhkan aktivitas masyarakat pada 26 November 2025.
Jalan Vital Terputus Akibat Banjir Bandang
Banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut menyebabkan putusnya jembatan dan kerusakan parah di sejumlah titik. Akibatnya, aktivitas ekonomi terhenti, pasar tutup, dan akses pendidikan terganggu karena warga terpaksa menyeberangi sungai.
Peninjauan ini dihadiri pula oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Naryo Widodo, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Komitmen Pemerintah untuk Pemulihan Permanen
Andre Rosiade menegaskan kehadiran Menteri PU di lapangan menunjukkan komitmen negara dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Ia menekankan pemulihan Jalan Malalak harus dilakukan secara menyeluruh dan permanen.
“Jembatan ini sempat putus total dan aktivitas masyarakat lumpuh. Anak-anak sekolah harus menyeberang sungai. Karena itu kami mendorong agar penanganannya cepat, tetapi juga permanen dan aman ke depan,” ujar Andre di lokasi peninjauan.
Solusi Darurat dan Desain Jembatan Permanen
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan Kementerian PU telah memasang dua unit Jembatan Bailey sebagai solusi darurat untuk menjaga mobilitas dan arus logistik tetap berjalan. Pemasangan jembatan sementara ini diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu pascabencana.
“Selain jembatan sementara armco dan Bailey, kami sedang menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen. Kondisi geografis Malalak cukup menantang karena curam, rawan longsor, dan berada di kawasan hutan lindung serta cagar budaya, sehingga desainnya harus benar-benar matang,” kata Dody.
Mitigasi Bencana dan Anggaran Pemulihan
Kementerian PU juga tengah mengkaji pembangunan sabo dam sebagai bagian dari mitigasi bencana. Infrastruktur ini dirancang untuk menahan aliran material dari pegunungan yang bermuara ke kilometer 74, titik yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang.
Untuk mendukung pemulihan Jalan Malalak, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 667 miliar yang dialokasikan melalui APBN tahun anggaran 2026-2027. Anggaran ini mencakup perbaikan jalan, pembangunan jembatan permanen, serta upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Pemulihan Jaringan Irigasi dan Program Padat Karya
Selain sektor jalan dan jembatan, Kementerian PU juga mulai memulihkan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Penanganan irigasi dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dengan usulan anggaran sekitar Rp 400 miliar, mengingat sebagian besar warga Malalak berprofesi sebagai petani.
Menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran, Dody memastikan fungsi Jembatan Bailey akan terus dijaga untuk kelancaran distribusi logistik. Kementerian PU juga menyiapkan antisipasi penyediaan air bersih, termasuk pembangunan sumur bor di masjid-masjid.
Pemerintah pusat turut menggulirkan program Padat Karya untuk pemulihan ekonomi warga terdampak bencana, melibatkan sekitar 40 ribu tenaga kerja lokal di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, masyarakat terdampak bencana tidak boleh terganggu ekonominya. Karena itu kami libatkan langsung warga dalam program Padat Karya,” tegas Dody.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Gubernur Mahyeldi menyambut baik komitmen pemerintah pusat. Ia menilai penanganan Jalan Malalak sangat menentukan kelancaran konektivitas serta pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
“Jalan Malalak ini sangat vital. Kami berharap penanganannya tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berorientasi mitigasi bencana ke depan,” pungkas Mahyeldi.
