Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dukungan ini muncul setelah pertemuan antara Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
MUI memberikan restu dengan syarat bahwa badan internasional tersebut harus berjalan demi kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan. “Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” ujar Anwar Iskandar di kompleks Istana Kepresidenan.
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto memaparkan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat penuh. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza melalui Dewan Perdamaian.
“Yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” tutur Anwar.
Menurut Anwar, tujuan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang dipegang teguh oleh MUI. Ia menambahkan bahwa Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara Islam lain dalam forum tersebut untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Lebih lanjut, Anwar menyoroti pernyataan Prabowo mengenai mekanisme keluar dari Board of Peace. Prabowo menyatakan bahwa jika di kemudian hari badan tersebut terbukti tidak memberikan kemaslahatan, seluruh negara Islam yang bergabung akan menarik diri.
“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tegas Anwar menirukan pernyataan Prabowo.
Anwar juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan komitmennya terhadap kepentingan rakyat Indonesia, pemberantasan korupsi, serta upaya membawa negara menuju kemakmuran.
Pernyataan dukungan MUI ini merupakan perubahan sikap dari sebelumnya. Pada Kamis (29/1/2026), Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sempat menyatakan agar pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. Ia berpendapat bahwa keterlibatan Indonesia dalam dewan yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak berpihak pada Palestina, terutama mengingat keanggotaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, dikutip dari MUI Digital.
Cholil Nafis juga menyoroti bahwa Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut, sementara penggagasnya adalah Donald Trump dan anggotanya termasuk Netanyahu yang dianggap melakukan penjajahan terhadap Palestina.
