Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di Direktorat Jenderal Pajak di Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Purbaya menyatakan pihaknya mempersilakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Menkeu Persilakan Proses Hukum Berlanjut
“Ya biar aja. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea-Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan melakukan intervensi hukum terhadap proses yang sedang berjalan. Namun, ia memastikan bahwa pendampingan hukum akan tetap diberikan kepada para pejabat yang terlibat.
“Tapi gini, saya akan tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Kan ada pendampingan, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum,” jelasnya.
Potensi Pemberhentian Pejabat yang Terbukti Bersalah
Terkait jumlah pasti pihak yang terjaring dalam OTT, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci. Namun, ia menyatakan bahwa pejabat yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi pemberhentian.
“Nanti kita lihat, kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, kita berhentikan,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Ada yang tiga, di sini ada yang delapan, yang delapan juga.”
Dua Lokasi OTT KPK
Diketahui, KPK menggelar dua OTT pada hari yang sama. OTT pertama dilakukan di kantor Bea Cukai Jakarta. “Bea-Cukai Jakarta,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (4/2).
OTT kedua dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun, perihal jumlah pihak yang diamankan dalam OTT di Banjarmasin belum dirinci lebih lanjut. “KPP Banjarmasin,” ucap Fitroh.
