Pemerintah pusat mendesak seluruh kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor secara presisi, tepat, dan akurat. Langkah ini krusial demi memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran dan mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak.
Perencanaan Menyeluruh Pascabencana
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah berdialog langsung dengan berbagai daerah yang dilanda bencana. Peninjauan lapangan menunjukkan bahwa penanganan pascabencana kali ini harus didasarkan pada perencanaan yang menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Kualitas data yang disajikan oleh pemerintah daerah (Pemda) menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Senin (19/1). Ia juga menginformasikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk ketiga provinsi tersebut, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Relaksasi ini diberikan mengingat dampak sosial dan ekonomi yang meluas.
Prioritas Penggunaan Dana dan Intervensi Lintas Kementerian
Pemerintah mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah. Bima berharap daerah penerima relaksasi TKD memprioritaskan penggunaannya untuk penanganan bencana dan membantu daerah terdampak di sekitarnya. Namun, ia menegaskan bahwa TKD bukanlah satu-satunya instrumen pemulihan.
Berbagai intervensi lintas kementerian tengah disiapkan, meliputi bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan hingga sedang. Tujuannya adalah agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Penguatan Pelayanan Publik dan Dukungan DPR RI
Untuk memulihkan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri. Mereka ditugaskan membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi dengan personel TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam pengawasan maupun kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan proses pembangunan kembali daerah bencana berjalan sesuai target.
“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
