Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya untuk tetap menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan partainya tidak masalah jika menjadi satu-satunya yang menyuarakan penolakan tersebut.
Sikap Teguh PDIP
“Ya, kalau PDI Perjuangan ya di DPR kan itu sendiri. Ya sekarang ini gitu. Kita nggak tahu ke depan kan. Artinya ya itu semua orang juga tahu gitu, artinya posisi PDIP Perjuangan dalam hal ini gitu,” ujar Hugo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Hugo menambahkan bahwa masyarakat pun tidak akan berdiam diri melihat wacana tersebut bergulir. Ia menyatakan akan mengamati dinamika politik yang berkembang.
“Nah, itu kita lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Apakah masyarakat juga mau membiarkan saja gitu seperti ini,” tuturnya.
Menurut Hugo, PDIP tidak gentar jika harus bersuara sendirian menolak pilkada melalui DPRD. Ia mengungkapkan bahwa partainya terus menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil mengenai sistem pilkada.
“Ya, dari dulu juga PDIP Perjuangan sendiri juga nggak apa-apa,” ungkapnya.
Pembahasan dalam Rakernas
Sistem pilkada akan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang akan diselenggarakan pada 10-12 Januari di Ancol. Dalam forum tersebut, PDIP berencana mengundang sejumlah tokoh dari masyarakat sipil.
“Banyak, kalau sekarang banyak yang memberikan masukan ke PDI Perjuangan. Baru kemarin juga ada beberapa kelompok civil society yang, apa, kita terima di sini, juga dari struktur-struktur partai teman-teman di daerah,” jelas Hugo.
Ia melanjutkan, masukan yang diterima beragam, baik berupa pandangan tertulis maupun kunjungan langsung. “Mereka memberikan masukan-masukan, baik yang sifatnya, apa, mengirimkan pandangan-pandangan mereka maupun yang datang langsung ke sini. Nanti di Rakernas kita undang juga ini masyarakat sipil ya yang representasi civil society– lah,” imbuhnya.
