Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merumuskan sikap politiknya terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keputusan ini dijadwalkan setelah rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 tahun 2026 selesai dilaksanakan.
Menunggu Masukan Daerah
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih ini mengutamakan penyerapan aspirasi dari seluruh perwakilan kader di daerah sebelum mengambil keputusan. “Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” ujar Hasto kepada wartawan di sela-sela rakernas partai di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Hasto menekankan bahwa sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, PDIP perlu mendengarkan seluruh pandangan. “Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia, jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas,” tuturnya.
Kedaulatan Rakyat sebagai Spirit Reformasi
Dalam rakernas tersebut, PDIP juga menayangkan rekam jejak dan biografi politik Presiden pertama RI, Soekarno, serta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Penayangan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali prinsip kedaulatan rakyat yang dipegang teguh oleh kedua tokoh tersebut.
Hasto mengutip pernyataan Megawati mengenai pentingnya pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat. “Tadi ditayangkan seluruh rekam jejak biografi politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam biografi tersebut disebutkan tugas dari Presiden kelima saat itu ketika mengadakan pemilu presiden secara langsung yang pertama,” ungkap Hasto.
Menurut Hasto, prinsip kedaulatan rakyat adalah spirit reformasi yang harus dijaga. “Dan, dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye,” pungkasnya.
