Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas sementara di wilayah terdampak bencana di Sumatera rampung sebelum bulan Ramadan 2026. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama masa pemulihan pascabencana.
Penanganan Fasilitas Publik dan Hunian Sementara
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Kementerian PU tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pembersihan lumpur di berbagai fasilitas publik. “Kami juga turut menangani pembersihan lumpur-lumpur di pasar, di madrasah, di sekolah, fasilitas-fasilitas kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan di beberapa tempat lainnya. Dari 171 lokasi yang sudah kita tangani, 120 sudah bisa kita fungsikan,” kata Dody.
Selain itu, pemerintah juga membangun hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Tercatat sebanyak 1.200 unit hunian sementara disiapkan dan tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Target Penyelesaian Puskesmas Darurat dan Permanen
Pemerintah diminta oleh Menteri Kesehatan untuk menyiapkan puskesmas darurat di dua lokasi spesifik, yaitu di Aceh Tenggara dan Aceh Timur. “Ini kami targetkan puskesmas sementaranya bisa selesai paling lambat sebelum bulan Ramadan 2026 atau sebelum tanggal 15 Februari 2026,” ujar Dody.
Untuk pembangunan puskesmas permanen, Dody berharap dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. “Untuk pekerjaan puskesmas yang permanen, kami harapkan di akhir 2026 bisa kami selesaikan yang dua ini,” sambung dia.
Progres Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana
Lebih lanjut, Dody mencatat progres rehabilitasi infrastruktur pascabencana telah mencapai sekitar 23 persen. Perbaikan jaringan irigasi yang mengalir ke area persawahan menjadi salah satu prioritas. “Dari total yang sudah kami rehabilitasi hingga hari ini, ada sekitar sudah hampir 23 persen, dan kami targetkan sesuai dengan diskusi dengan Kementerian Pertanian, irigasi-irigasi ke arah sawah-sawah yang yang sudah mulai tanam dengan dengan koordinasi dengan Kementerian Pertanian akan kami prioritaskan,” jelasnya.
Terdapat 13 bendung nasional dan sekitar 47 bendung daerah yang terdampak bencana, namun progres penanganan bendung masih terbatas karena fokus awal adalah penanganan sungai. “Progres kita memang masih sangat sedikit di bendung, karena kemarin kami fokusnya itu adalah di sungai. Karena di beberapa tempat yang terdampak, seperti Tapanuli Selatan dan Tamiang, begitu masih hujan lagi, kemudian banjir lagi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kementerian PU lebih fokus melakukan normalisasi sungai dengan mengeruk dan menggunakan hasil pengerukan sebagai tanggul sementara. Normalisasi sungai saat ini telah mencapai 52 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026. “Tapi karena masih sangat panjang sungai-sungai yang terdampak, progres kami per hari ini baru baru mungkin mencapai 52 persen. Targetnya per Oktober 2026, kami sudah selesai menangani kurang lebih 77 sungai nasional yang terdampak dan 43 sungai daerah yang terdampak,” ujarnya.
Pembangunan Sabo Dam dan Check Dam
Pemerintah juga mengusulkan pembangunan sejumlah sabo dam dan check dam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infrastruktur ini ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2028. “Karena kami melihat bahwa proses perusakan hulu yang masih sangat besar, sehingga kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, maka sedimen yang berupa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir,” paparnya.
Fungsionalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Sebanyak 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak bencana. Saat ini, hampir 70 persen SPAM telah difungsikan kembali. “Kami mengidentifikasi ada 176 SPAM yang terdampak, dan alhamdulillah sudah hampir 70 persen yang sudah bisa kita selesaikan, dan kami targetkan semua bisa fungsional selambatnya tanggal 15 Februari 2026. Untuk permanen, kami menargetkan sampai dengan Agustus 2028,” tuturnya.
