Seorang pemuda di Garut, Jawa Barat, diduga mengalami intimidasi dan nyaris menjadi korban kekerasan fisik oleh keluarga seorang kepala desa. Peristiwa ini viral di media sosial setelah video kejadian tersebut beredar luas. Intimidasi ini diduga dipicu oleh kritik yang dilayangkan pemuda tersebut terhadap kondisi jalan desa yang rusak parah.
Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda dikelilingi oleh sejumlah pria dan wanita. Salah seorang pria terdengar melontarkan pertanyaan bernada mengancam dalam bahasa Sunda, “Mau tenar kamu? Mau ngejago?” Pemuda yang diketahui bernama Holis Muhlisin (31), warga Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, hanya bisa terdiam dan menunduk sambil berusaha menjelaskan duduk perkara. Namun, penjelasannya terus dipotong oleh orang-orang di sekitarnya yang tampak emosional.
Holis Muhlisin mengonfirmasi bahwa dirinya adalah pemuda dalam video tersebut. Ia menjelaskan bahwa insiden intimidasi itu terjadi pada 27 Oktober 2025. Ia baru berani mengunggah video tersebut ke akun Facebook miliknya pada akhir Desember 2025 karena berbagai pertimbangan. Menurut Holis, aksi tersebut dilakukan karena ia kerap mengkritik kondisi pembangunan desa yang dianggapnya semrawut, terutama akses jalan yang rusak parah.
“Saya bukan ingin tenar, tapi ingin desa saya baik,” tegas Holis, membantah tudingan ingin mencari popularitas. Ia menegaskan kritiknya didasari keinginan agar desanya maju dan pembangunannya lebih baik.
Respons Pejabat Daerah
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyatakan kekecewaannya atas insiden intimidasi terhadap warga tersebut, yang disebutnya bukan kali pertama terjadi di wilayahnya. Putri telah menginstruksikan Inspektorat untuk mengaudit desa terkait dan mendalami kronologi kejadian dari versi kepala desa.
“Yang namanya menjadi pimpinan, harus siap jika dikritik,” ujar Putri dalam keterangan resminya. Ia menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik membangun dari masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut angkat bicara mengenai peristiwa ini. Senada dengan Wakil Bupati, Dedi berharap agar para pejabat publik tidak bersikap antikritik. Ia berpesan agar para pemimpin tidak melakukan pengancaman ketika ada warga yang menyampaikan kritik terkait pembangunan.
“Manakala ada orang yang mengkritik, mengunggah pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, atau rumah rakyat miskin yang tidak terperhatikan, jangan melakukan pengancaman,” ungkap Dedi Mulyadi.
