Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang mempertahankan posisi Polri di bawah kendali Presiden. Keputusan ini dinilai krusial untuk melindungi Polri dari campur tangan kepentingan praktis.
Menjaga Stabilitas Sistem Pemerintahan
Dzulfikar menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, penetapan Polri tetap berada di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen merupakan representasi sah dari kehendak rakyat. Ia menekankan bahwa setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional harus dijaga demi stabilitas sistem pemerintahan.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi,” tegas Dzulfikar, yang juga menjabat sebagai Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/2/2026).
Reformasi Sektor Keamanan dan Mono Loyalitas
Menurut Dzulfikar, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bagian integral dari desain reformasi sektor keamanan yang menegaskan Polri sebagai alat negara. Tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah supremasi sipil.
Ia mengkhawatirkan wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian dapat mengganggu mono loyalitas Polri sebagai alat negara yang seharusnya tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara. Hal ini berpotensi membuat Polri digunakan untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, sehingga menempatkan institusi Polri dalam posisi dilematis.
Mekanisme Pengawasan yang Tepat
Dzulfikar menyarankan bahwa penguatan mekanisme checks and balances, baik melalui DPR maupun penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas kinerja Polri, adalah langkah yang lebih tepat. “Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis,” jelasnya.
Menjaga Kepercayaan Publik dan Semangat Reformasi
Ketua Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak membangun narasi yang dapat melemahkan institusi Polri. Kritik terhadap praktik dan kinerja dianggap sebagai kontrol demokratis yang sehat, namun delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial.
“Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif,” katanya.
Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan luas, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen mengawal amanat Reformasi dengan mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan.
Dzulfikar mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa namun berpotensi menyimpang dari semangat Reformasi. Perubahan kebijakan, menurutnya, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan amanat sejarah reformasi sektor keamanan.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucap Dzulfikar.
Apresiasi Keterlibatan Polri
Di sisi lain, KOKAM mengapresiasi keterlibatan cepat Polri dalam merespon program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan, serta totalitas dalam Program Makan Bergizi Gratis dan program ketahanan pangan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
