Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kesetaraan yang diberikan kepada polisi wanita (polwan) untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen Polri dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Komitmen Polri untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
“Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para Polwan dengan dibentuknya Dit PPA-PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana negara hadir untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifatul kepada wartawan usai menghadiri peluncuran Dit PPA-PPO di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2025).
Arifatul menambahkan, kepercayaan yang diberikan Kapolri kepada polwan untuk memimpin Direktorat PPA-PPO, baik di tingkat Mabes Polri maupun Polres, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang terpadu. Ia menekankan pentingnya kemudahan dan pendampingan bagi para korban.
“Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS. Jadi kita bisa lebih memperkuat kolaborasi kita agar para korban yang mengalami kekerasan ini mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh,” tuturnya.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, turut menyambut baik peresmian Dit PPA-PPO oleh Polri. Ia menilai langkah ini sebagai upaya perlindungan komprehensif bagi masyarakat, khususnya korban perdagangan orang.
“Kementerian P2MI mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Polri yang pada hari ini secara resmi membentuk Direktorat baru, yaitu Direktorat PPA dan PPO di Mabes Polri maupun di Polres seluruh Polri. Tentu ini sebuah upaya dalam bentuk melakukan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat. Kami tentu memberikan apresiasi dan selamat atas terbentuknya Direktorat baru ini,” kata Mukhtarudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian P2MI telah menjalin kerja sama dengan Polri dalam melindungi WNI yang menjadi pekerja migran. Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemberangkatan hingga penempatan di luar negeri.
“Hari ini juga melakukan MoU dengan Polri dalam konteks penguatan perlindungan bagi para pekerja migran, baik sebelum, maupun sedang, dan ketika, dan purna para pekerja migran. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa yang pertama adalah peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum berangkat, ketika penempatan, dan setelah penempatan. Jadi perlindungan menyeluruh dari negara,” jelasnya.
Kolaborasi Tata Kelola Organisasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa kementeriannya telah berkolaborasi dengan Polri dalam mendesain dan membangun tata kelola organisasi. Ia menyambut baik terbentuknya Dit PPA-PPO.
“Dan tentunya kami bersama-sama dengan Polri mendesain organisasi termasuk juga membangun tata kelolanya, bagaimana semua instansi pemerintah supaya bisa berkolaborasi,” ungkap Rini.
Rini menambahkan, persetujuan pembentukan Dit PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres telah diberikan oleh KemenPAN-RB pada Juni 2025. Ia berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan ini agar dapat menjangkau seluruh daerah, memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan korban perdagangan orang.
“Dan tentunya tadi juga kami akan terus mengembangkan layanan-layanan ini untuk bisa ada di seluruh daerah untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan kepada kaum rentan, terutama terhadap perlindungan kepada anak maupun perdagangan orang,” imbuhnya.
