Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan mengenai kehadirannya dalam rapat perdana Board of Peace, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia baru saja menerima undangan untuk forum tersebut.
Undangan Telah Diterima, Keputusan Masih Dipertimbangkan
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan di Jakarta Pusat pada Selasa (10/2/2026) bahwa surat undangan telah diterima dan sedang dalam proses pertimbangan oleh Presiden. “Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan,” ujar Nabyl. Ia menambahkan, “Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan.”
Kemungkinan Perwakilan dan Preferensi Tuan Rumah
Nabyl juga belum bisa memastikan apakah Presiden Prabowo dapat diwakili oleh delegasi lain. Menurutnya, hal tersebut juga bergantung pada preferensi tuan rumah acara. “Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara,” jelasnya.
Konfirmasi dari Mensesneg dan Harapan Tambahan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi penerimaan undangan rapat perdana Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari. “Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo kepada wartawan pada Senin (9/2).
Prasetyo Hadi juga mengungkapkan harapannya agar kehadiran Presiden Prabowo, jika terkonfirmasi, dapat sekaligus dimanfaatkan untuk penandatanganan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menantikan jadwal pasti pelaksanaan kesepakatan dagang tersebut. “Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” tuturnya.
