JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya setelah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia ini merupakan sebuah kesempatan bersejarah untuk mewujudkan perdamaian di wilayah konflik tersebut.
Peluang Sejarah untuk Perdamaian Gaza
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini bener-bener peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Ia menambahkan bahwa penderitaan rakyat Gaza telah menunjukkan tanda-tanda berkurang dibandingkan sebelumnya, seiring dengan meningkatnya jumlah bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah yang terdampak bombardir Israel.
“Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu besar, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” jelas Prabowo. Ia turut mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan kepada rakyat Gaza dan berupaya membangun perdamaian di sana.
Penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian
Prabowo hadir langsung dalam acara perkenalan anggota Board of Peace yang dipimpin oleh Donald Trump di Davos, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tujuan Indonesia Bergabung
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya telah menjelaskan tujuan strategis Indonesia dalam bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A Mulachela, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia bertujuan untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.
“Bahwa yang pertama mengenai Board of Peace (BOP) ini keanggotaan Indonesia dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Dan, kita melihat juga bahwa BOP sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” papar Nabyl dalam sesi Zoom Meeting pada Kamis (22/1).
Menanggapi isu mengenai syarat keanggotaan permanen BOP yang mengharuskan penyetoran dana sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun, Nabyl mengklarifikasi bahwa anggota yang bergabung selama tiga tahun tidak diwajibkan membayar dana tersebut. “Sehingga mengenai permanen dan 3 tahun, sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut namun keanggotaan itu tak mengharuskan pembayaran, terutama apabila untuk yang tidak permanen,” tutupnya.
