Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam merespons goncangan di pasar modal Indonesia. Respons ini menyusul penghentian index rebalancing oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap saham-saham Indonesia, yang dipicu kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola bursa.
Perbaikan Tata Kelola Kunci Hindari Penurunan Peringkat
Eddy Soeparno menyatakan bahwa komitmen presiden, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk segera meningkatkan free float dan transparansi kepemilikan saham adalah kebijakan yang sangat dinantikan oleh para investor, terutama investor asing. Investor asing diketahui memiliki peran signifikan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Komitmen presiden sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian untuk segera meningkatkan free float dan transparansi kepemilikan saham merupakan sebagian di antara kebijakan yang ditunggu kalangan investor, khususnya investor asing yang sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI),” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci agar Indonesia tidak kehilangan statusnya sebagai pasar berkembang. “Hanya melalui perbaikan tata kelola, transparansi dan peningkatan likuiditas di bursa saham Indonesia akan terhindar dari penurunan peringkat MSCI dari emerging ke frontier market,” jelasnya.
Tenggat Waktu Mendesak, Perlu Tindakan Segera
Eddy Soeparno juga menyoroti tenggat waktu evaluasi dari MSCI yang semakin mendesak. Ia mendorong Direksi BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera melakukan pembenahan.
“Karena MSCI memberikan tenggat waktu evaluasi sampai dengan bulan Mei, maka kami mendorong Direksi BEI dan OJK untuk segera berbenah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa MSCI bukan sekadar panduan bagi investor institusional asing untuk berinvestasi di saham-saham Indonesia, melainkan sebuah ‘license to invest‘ bagi sebagian besar investor asing. Investor asing memegang sekitar 45% dari total nilai kepemilikan saham di BEI.
“Tidak mengherankan ketika MSCI menjatuhkan ‘mosi tidak percaya’ kepada pasar saham Indonesia terjadi penjualan saham besar-besaran sehingga index saham di bursa anjlok hampir 8%,” tambahnya.
Dampak Penurunan Harga Saham dan Perlindungan Investor Kecil
Menurut Eddy, penurunan harga saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak pada kekayaan nasional. Namun, dampak terbesar dirasakan oleh investor minoritas, yaitu individu yang menggunakan tabungan atau uang pensiun mereka untuk berinvestasi di pasar modal.
“Namun yang paling terdampak adalah para investor minoritas yang merupakan pribadi-pribadi yang menggunakan tabungan atau uang pensiunnya untuk berinvestasi di pasar modal,” urainya.
Oleh karena itu, Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Presiden Prabowo terhadap perlindungan investor kecil dan penjagaan nilai aset negara di BUMN yang tercatat di pasar modal.
“Oleh karenanya kami mengapresiasi Presiden Prabowo yang menaruh perhatian untuk melindungi kepentingan investor kecil dan menjaga nilai aset bangsa yang di BUMN yang tercatat di pasar modal,” terangnya.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa kini saatnya untuk berbenah tanpa mengenal istirahat demi perbaikan yang dibutuhkan agar Indonesia lolos dari evaluasi MSCI pada bulan Mei dan terus berkembang dengan pasar modal berstandar internasional.
“Sekarang saatnya berbenah dan kita tidak mengenal istirahat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan agar Indonesia lolos dari evaluasi di bulan Mei dan terus berkembang memiliki pasar modal dengan kinerja dan tata kelola berstandar internasional,” tutupnya.
