Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menyambut baik rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Amelia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk menjaga kepastian pelaku usaha Indonesia di sektor yang terdampak tarif impor ke AS, serta memastikan inisiatif perdamaian internasional sejalan dengan mandat PBB.
Dukungan Diplomasi Pro-Kepentingan Nasional
Amelia menyatakan dukungan penuh terhadap diplomasi yang mengedepankan kepentingan nasional. “Prinsip kami di DPR tentu mendukung diplomasi yang pro-kepentingan nasional, terutama untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif,” kata Amelia kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan bahwa substansi negosiasi tarif antara Indonesia dan AS telah rampung diselesaikan. Hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada publik dan DPR setelah penandatanganan di tingkat kepala negara.
“Untuk isu tarif, angka 19% selama ini sudah menjadi acuan yang beredar luas sejak kesepakatan awal. Namun pemerintah juga menyampaikan prosesnya masih berada pada tahap finalisasi dokumen (legal drafting) dan menunggu penandatanganan di level kepala negara,” ujar Amelia. Ia melanjutkan, “Jadi, yang paling tepat: substansi negosiasi disebut sudah selesai, sementara rincian teknis dan implementasi biasanya akan dikunci setelah dokumen final diteken dan dijelaskan resmi kepada publik maupun DPR.”
Board of Peace dan Konsistensi Dukungan Palestina
Selain isu tarif, Amelia juga menekankan pentingnya memastikan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Trump berjalan sesuai dengan mandat PBB. Indonesia, menurutnya, harus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kalau Dewan Perdamaian ikut dibahas, saya melihatnya sebagai kesempatan memastikan setiap inisiatif perdamaian benar-benar sejalan dengan hukum internasional dan mandat PBB, serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina,” katanya.
Amelia berharap Board of Peace dapat berjalan transparan dan berkontribusi menciptakan perdamaian antarnegara yang berkonflik. Ia berpesan agar Indonesia tidak hanya sekadar mengikuti arus.
“Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus,” ujarnya.
Menlu Sugiono: Penandatanganan Tarif Menunggu Jadwal AS
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa hasil negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat masih menunggu penandatanganan dokumen oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari pihak AS.
“Belum. Belum ada lagi. Masih menunggu jadwal dari sana. Yang untuk tanda tangan itu kan? Belum,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).
Mengenai lokasi pertemuan, Sugiono memperkirakan akan berlangsung di Amerika Serikat, namun belum dapat dipastikan apakah di Washington D.C. atau di Mar-a-Lago.
“Di Amerika. Enggak tahu nanti di Washington DC apa di Mar-a-Lago,” jelas Sugiono.
Sugiono menambahkan, selain agenda penandatanganan kesepakatan tarif perdagangan, pertemuan tersebut juga akan menjadi ajang pembaruan situasi global terkini, termasuk implementasi terkait Board of Peace.
“Penandatanganan terhadap kesepakatan tarif dan pastinya nanti juga update situasi terkini, juga nanti akan kaitannya dengan Board of Peace ini pelaksanaan dan juga kan implementasinya ini kan masih terus dikaji, digodog,” jelas Sugiono.
