Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan program Sekolah Terintegrasi (ST) sebagai strategi nasional untuk mempercepat terwujudnya pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh penjuru negeri. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa.
Rapat Tingkat Menteri Bahas Percepatan Pelaksanaan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, membuka Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas percepatan penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi. Dalam sambutannya, Pratikno menekankan pentingnya kesamaan persepsi antar kementerian dan lembaga dalam mendukung realisasi program ini. “Melalui RTM ini kita diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam mendukung realisasi penugasan dari Bapak Presiden secara terkoordinasi,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026). RTM tersebut diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (29/1).
Pratikno menjelaskan bahwa Sekolah Terintegrasi dirancang untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan komprehensif. Program ini mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh wilayah Indonesia.
Pijakan Realitas dan Kebutuhan Masyarakat
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Terintegrasi harus berlandaskan pada realitas dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini penting agar program yang dijalankan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh publik.
“Setiap langkah yang diambil pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, dapat dipahami, serta diterima oleh masyarakat,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan bahwa Sekolah Terintegrasi didesain sebagai satuan pendidikan yang memadukan penguatan akademik, pembentukan karakter, serta pengembangan kompetensi global. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat, unggul, dan berdaya saing.
Fokus pada Delapan Karakter Utama
Pembelajaran dalam Sekolah Terintegrasi akan diarahkan pada pembentukan delapan karakter utama. Karakter-karakter tersebut meliputi keimanan dan ketakwaan, sikap kewargaan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesadaran kesehatan fisik dan mental, serta kecakapan komunikasi.
Tata Kelola Operasional yang Jelas
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa Kementerian PANRB memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi tersusun dengan jelas. Hal ini penting agar operasional program dapat berjalan efektif lintas kementerian dan lembaga.
“Dalam program ini, Kementerian PANRB tidak hanya mendukung penguatan sumber daya manusia aparatur, tetapi juga membantu memetakan tata kelola operasional Sekolah Terintegrasi, termasuk bagaimana keterhubungan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan terarah,” ujar Rini. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola agar setiap instansi memahami peran dan tanggung jawabnya, serta memastikan terbentuknya ekosistem pendukung Sekolah Terintegrasi yang terpadu.
“Kami akan memastikan pola kerja lintas kementerian dan lembaga tersusun jelas, sehingga implementasi Sekolah Terintegrasi dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya.
Melalui sinergi antarlembaga ini, pemerintah optimis Sekolah Terintegrasi akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak usia sekolah di Indonesia.
