JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mencari solusi terkait persoalan tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang masuk ke wilayah Malaysia. Ia memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti temuan ini.
Pemerintah Akan Cek dan Diskusikan
“Nanti kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Prasetyo menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengecek kondisi di lapangan dan berdiskusi dengan kementerian serta lembaga terkait.
“Nanti kita cek di lapangan, kita diskusikan,” katanya.
Tiga Desa yang Teridentifikasi
Tiga desa yang teridentifikasi masuk wilayah Malaysia adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas. Namun, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol Makhruzi Rahman menjelaskan bahwa sekitar 5.207 hektare wilayah yang sebelumnya masuk ke Malaysia kini diusulkan menjadi pengembangan free trade zone.
“Kita, yang masuk wilayah Malaysia itu terdapat Desa Kabungalor, Desa Lipaga, Desa Tetagas, dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih, kurang lebih 5.207 hektare,” ujar Makhruzi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
Ia melanjutkan, “Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian, ada tambahan kurang lebih 5.200, kurang lebih 5.207 hektare ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan free trade zone.”
