Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah bersiap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa fokus utama pasukan ini adalah pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan upaya menjaga gencatan senjata.
Fokus Kemanusiaan dan Rekonstruksi
Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Gaza akan lebih difokuskan pada aspek kemanusiaan dan bantuan rekonstruksi, serta mendukung tercapainya gencatan senjata. “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” ujar Vahd di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Meskipun persiapan pengiriman pasukan sedang dilakukan, Vahd belum dapat memastikan kapan tepatnya pasukan tersebut akan diberangkatkan ke Gaza. “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” tuturnya.
Vahd menambahkan bahwa Indonesia memiliki reservasi untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip negara. “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.
Persiapan dari TNI AD
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak telah menyatakan bahwa TNI AD telah memulai persiapan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. Persiapan ini dilakukan sambil menunggu koordinasi resmi dari Markas Besar (Mabes) TNI mengenai kebutuhan dan kriteria personel yang akan ditugaskan.
“Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Mengenai jumlah personel yang akan dikirim, Maruli menyebutkan angka tersebut masih bersifat perkiraan dan belum ada keputusan final. Hal ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.
Menunggu Keputusan Presiden
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan bahwa pihak TNI masih menunggu keputusan dari Presiden RI. Menurutnya, personel TNI yang akan diberangkatkan akan dipilih berdasarkan pengalaman serupa, seperti pasukan penjaga perdamaian bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
