JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas seiring pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026.
Ribuan Peserta Hadiri Rakornas
Rakornas yang akan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia ini melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran ribuan peserta tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.
Pengaturan Lalu Lintas Disiapkan
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Bima Arya menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.
“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” kata Bima Arya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Personel Gabungan Dikerahkan
Pengaturan lalu lintas tersebut akan didukung oleh personel gabungan dari berbagai unsur di lapangan. “(Akan ada) penambahan-penambahan personel, baik personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub (Dinas Perhubungan) (di titik-titik tertentu),” ujar Bima Arya.
Meskipun berbagai langkah telah disiapkan, Bima Arya mengakui bahwa aktivitas warga tetap berpotensi terdampak. Oleh karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengajak masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan mereka selama kegiatan berlangsung.
“Kami memohon maaf [kepada warga yang mungkin terdampak] dan agar warga bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” tutupnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan acara ini juga diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
